Maraknya OTT Kepala Daerah, Melda Afriza: Jangan Tutup Mata pada Dugaan Utang Politik
Banda Aceh – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah di Indonesia kian marak dalam beberapa waktu terakhir. Fenomena ini dinilai menjadi alarm penting bagi pemerintah, termasuk di Aceh, untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan agar kasus serupa tidak terulang.
Pemuda Aceh, Melda Afriza, S.IP, menegaskan bahwa penangkapan pelaku korupsi saja tidak cukup. Pemerintah harus menggali akar persoalan mengapa praktik korupsi di lingkungan kepala daerah terus berulang.
“Kalau kepala daerah terus ditangkap karena korupsi, berarti ada yang harus dibenahi. Jangan hanya menangkap pelakunya, tetapi cari tahu juga kenapa hal itu bisa terjadi. Dengan begitu, kasus yang sama tidak terus berulang,” ujar Melda, Sabtu (1/8/2026).
Menurut Melda, salah satu faktor yang kerap menjadi sorotan publik adalah dugaan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat kontestasi pemilihan. Meskipun tidak bisa digeneralisasikan kepada semua kepala daerah, persoalan ini tetap perlu dicermati agar tidak memicu penyalahgunaan wewenang setelah terpilih.
“Banyak orang bertanya, kalau biaya politik sangat besar, bagaimana cara mengembalikannya? Pertanyaan itu harus dijawab dengan sistem yang lebih baik, bukan dengan menggunakan uang rakyat atau menyalahgunakan jabatan,” tegasnya.
Begitupun, Melda juga mengingatkan bahwa anggaran daerah merupakan uang rakyat yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Seluruh alokasi dana, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik, harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Uang pemerintah itu bukan milik pejabat, tetapi milik masyarakat. Jadi harus dipakai untuk kepentingan rakyat. Semua penggunaan anggaran juga harus terbuka supaya masyarakat bisa ikut mengawasi,” jelasnya.
Melda berharap Pemerintah Aceh dapat menjadikan maraknya kasus OTT di berbagai daerah sebagai momentum evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang ketat, keterbukaan informasi, serta integritas aparatur menjadi kunci utama agar Aceh terhindar dari kasus serupa.
“Masyarakat tentu ingin pemimpin yang jujur dan bekerja untuk rakyat. Harapan kita, Aceh bisa menjadi daerah yang dikenal karena pemerintahannya yang bersih, bukan karena kasus korupsi,” pungkasnya.***
