Tolak Dapur Kantin Sekolah, Masyarakat Koto Indarung Minta SPPG 3T Segera Beroperasi
ACEH SELATAN – Yuli Sebastian, tokoh masyarakat Desa Koto Indarung, Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, menolak wacana pengalihan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah. Ia menilai kantin sekolah bukan solusi yang tepat. Soal higienitas dan kesesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP) juga menjadi salah satu alasan penolakan tersebut.
Menurutnya, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan MBG, pemerintah seharusnya memperbaiki kesalahan yang ada tanpa mengubah mekanisme yang sudah berjalan. Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengoperasikan SPPG 3T yang sudah lama terbangun.
“Kami tidak sepakat kalau MBG dialihkan ke kantin sekolah. Kami menolak pengalihan ke dapur kantin sekolah. Soal higienitas dan kesesuaian dengan SOP juga menjadi salah satu alasan kami. Jika ada kekurangan, perbaiki saja kesalahan yang ada tanpa mengubah mekanisme. Kami meminta SPPG 3T segera dibuka. Karena kebutuhan anak-anak di sini,” ujar Yuli, Kamis (10/9/2026).
Karena itu, Yuli meminta pemerintah segera mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T Yayasan Ratu Pala. Bangunan SPPG tersebut sudah lama terbangun tetapi belum beroperasi. Kondisi ini membuat masyarakat di Koto Indarung dan sekitarnya merasa kecewa, karena fasilitas yang sudah berdiri kokoh justru dibiarkan kosong tanpa kejelasan.
“Di sini sudah ada SPPG 3T Yayasan Ratu Pala. Bangunan sudah siap 100 persen, tapi belum kunjung operasional. Sudah 9 bulan lamanya. Anak-anak di sini sangat membutuhkan dan merasa dianaktirikan. Kami melihat sendiri bagaimana mereka menunggu, tapi tidak ada kepastian kapan SPPG ini akan berjalan. Padahal bangunannya sudah berdiri, tinggal dioperasikan saja,” katanya.
Ia menyoroti bahwa program MBG di daerah kota sudah berjalan setahun. Sementara di wilayah 3T, program tersebut belum pernah dirasakan. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mereka merasa diperlakukan berbeda hanya karena tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.
“Sedangkan daerah kota ini sudah berjalan setahun. Di 3T belum ada. Anak-anak di sana sangat membutuhkan MBG. Sampai saat ini belum pernah mereka merasakan MBG. Padahal mereka juga anak bangsa yang berhak mendapatkan gizi yang layak. Jangan sampai mereka terus merasa dianaktirikan hanya karena tinggal di wilayah 3T,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan SPPG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak. Jika SPPG tersebut dibuka dan beroperasi, tenaga kerja lokal akan terserap, ekonomi masyarakat berputar, dan hasil petani bisa terserap. Dampak ekonominya akan sangat terasa bagi warga sekitar.
“Jika SPPG tersebut dibuka dan beroperasional, bukan hanya anak-anak yang mendapatkan manfaat gizi. Tetapi tenaga kerja lokal terserap, ekonomi masyarakat berputar, hasil petani bisa diserap. Jadi manfaatnya sangat luas, tidak hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga untuk perekonomian warga di sekitar. Kami sangat berharap pemerintah segera membuka SPPG ini,” tegasnya.
Yuli berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata. Anak-anak di wilayah 3T berhak mendapatkan manfaat yang sama dengan daerah lain. Pemerintah juga diminta tidak terus menunda operasional SPPG yang sudah siap.
“Kami meminta pemerintah segera mengoperasikan SPPG 3T. Anak-anak di sini juga butuh MBG. Jangan sampai mereka terus merasa dianaktirikan. Kami hanya ingin keadilan, agar anak-anak kami juga bisa merasakan manfaat program pemerintah seperti anak-anak di daerah lain,” pungkasnya.***
