FOSMAS Bahas Pemerataan dan Tantangan Pembangunan Aceh Selatan
ACEH SELATAN – Forum Silaturahmi Masyarakat Aceh Selatan (FOSMAS) menggelar diskusi bertajuk Evaluasi, Capaian, dan Tantangan dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Aceh Selatan. Kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan Kecamatan Kluet Utara, Senin (10/8/2026).
Forum ini menjadi ruang evaluasi kritis bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengawal arah pembangunan daerah. Kehadiran berbagai elemen, mulai dari legislatif, akademisi, hingga perangkat daerah, menjadikan diskusi ini semakin hidup dan konstruktif.
Anggota DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, SE, MKes, memaparkan bahwa upaya pemerintah dalam memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, indikator keberhasilan tersebut terlihat dari semakin banyaknya posyandu aktif yang tersebar di berbagai daerah.
“Capaian pemerataan kesehatan terlihat jelas dari bertambahnya ratusan posyandu aktif serta perluasan layanan dasar kesehatan,” kata Novi Rosmita dalam keterangan tertulis yang diterima atenanews.com, Senin (10/8/2026).
Lebih lanjut, Novi menjelaskan bahwa keberadaan posyandu aktif kini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Posyandu juga melayani pencegahan, deteksi dini penyakit, hingga edukasi gaya hidup sehat secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, pemerintah terus memperkuat peran kader, melengkapi fasilitas, dan mengambil pendekatan proaktif agar layanan kesehatan menjangkau hingga kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Di sisi lain, Anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi, menegaskan bahwa pembangunan inklusif menjadi pilar penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di pelosok gampong.
Menurutnya, pembangunan inklusif tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut pemerataan akses, keadilan sosial, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi urat nadi perekonomian warga. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan irigasi, jalan usaha tani dan fasilitas pendukung pertanian menjadi prioritas untuk memastikan petani mendapatkan kepastian pasokan air dan kemudahan distribusi hasil panen,” jelasnya.
Selain itu, Alja juga mendorong penguatan UMKM melalui peningkatan akses pelatihan, permodalan, dan digitalisasi pasar. Program tersebut, katanya, perlu merangkul pemuda, perempuan, dan kelompok rentan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi.
Sementara itu, Akademisi Tgk. Ilham Mirsal menilai integrasi nilai keagamaan dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi bagian penting dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antarkecamatan, baik di pesisir maupun pedalaman.
“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur, melainkan dari sejauh mana masyarakatnya cerdas, berakhlak mulia dan berdaya saing. Syariat Islam memberikan landasan moral, sementara pendidikan memberikan penguasaan ilmu pengetahuan,” katanya.
Tgk. Ilham menyebutkan tiga prioritas utama dalam pemerataan pendidikan: pertama, pemerataan fasilitas dan tenaga pengajar; kedua, penguatan dayah dan integrasi kurikulum; ketiga, perluasan akses beasiswa dan bantuan pendidikan.
Oleh karena itu, Kabid Sarpras Bappeda Aceh Selatan, Ria Darma, ST., MT., menambahkan bahwa pemerataan pembangunan menjadi isu krusial mengingat kondisi geografis Aceh Selatan yang membentang luas di sepanjang pantai barat-selatan Aceh.
“Untuk mewujudkan pembangunan di Aceh Selatan, dibutuhkan kerja sama agar akses layanan dan pembangunan dapat tercapai sebagaimana harapan bersama,” kata Ria.
Diskusi publik FOSMAS ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan antara pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Dengan demikian, arah pembangunan Aceh Selatan dapat terus diperbaiki menuju daerah yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.***
