SPPG Labuhan Haji Tengah Bantu Ekonomi Pedagang Sayur Lokal
ACEH SELATAN – Wacana pengalihan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kantin sekolah ditolak pedagang sayur di Labuhan Haji Tengah, Aceh Selatan. Mereka menilai SPPG telah membuka peluang usaha kecil masuk dalam rantai pasok program pemerintah.
Pedagang sayur, Andika, mengatakan Dapur SPPG Yayasan Ruang Kito Basamo di Labuhan Haji Tengah selama ini memberi ruang bagi pelaku usaha lokal. Ia khawatir pengalihan ke kantin sekolah justru mempersempit kesempatan pedagang untuk memasok produk.
“Kami sebagai pedagang sayur lebih mendukung MBG tetap melalui SPPG. Selama ini SPPG membuka peluang bagi usaha kecil seperti kami untuk menjadi bagian dari penyedia bahan makanan. Kalau dialihkan ke kantin sekolah, kami khawatir kesempatan UMKM lokal untuk memasok produk menjadi lebih terbatas,” ujar Andika, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi siswa. Program ini juga berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat ketika bahan pangan berasal dari produksi lokal.
Sayur, kata dia, menjadi salah satu sumber gizi yang mendukung kebutuhan dalam menu MBG. Permintaan besar dan berkelanjutan pun memberi kepastian pasar bagi pedagang sayur lokal.
“Dengan adanya permintaan yang stabil, UMKM bisa meningkatkan produksi, mempertahankan tenaga kerja, sekaligus mengembangkan usaha,” katanya.
Andika menilai pemerintah sebaiknya mengevaluasi dan memperbaiki sistem SPPG yang ada. Ia tidak sepakat jika mekanisme penyaluran langsung diganti.
“Kami tidak mengatakan sistem SPPG sudah sempurna. Tentu masih ada yang perlu diperbaiki. Tetapi bagi kami, yang penting adalah bagaimana SPPG dibenahi dan UMKM lokal tetap diberi ruang untuk terlibat,” ujarnya.
Ia berharap pola kerja sama antara SPPG dan pelaku usaha lokal tetap dipertahankan. Dengan begitu, manfaat MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi peserta didik.
“Kami mendukung MBG tetap melalui SPPG. Kami juga siap mendukung dari sisi penyediaan sayur dan bahan pangan lokal selama ada kerja sama yang baik, transparan, dan sesuai standar yang ditetapkan,” tutupnya Andika.***
