Pemerintah Daerah Diminta Prioritaskan Pendidikan dan SDM Sebelum Sektor Tambang
ACEH SELATAN – Pemuda asal Aceh Selatan, Fahrul Roji, menyoroti arah pembangunan di Aceh yang dinilai masih timpang. Menurutnya, kekayaan mineral yang melimpah tidak akan memberi manfaat maksimal jika kualitas sumber daya manusia (SDM) tidak ditingkatkan terlebih dahulu.
Fahrul mencontohkan negara-negara Barat yang lebih dulu menggenjot sektor pendidikan sebelum mengelola sumber daya mineral. Mereka menahan eksploitasi minerba dan fokus membangun SDM melalui pendidikan yang kuat. Hasilnya, ketika mulai mengelola kekayaan alam, semuanya berjalan terukur dan memberi manfaat jangka panjang.
Ia menyoroti ironi yang terjadi di Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, dengan Al-Qur’an yang pertama turun memerintahkan Iqra—bacalah. Perintah pertama adalah belajar dan menuntut ilmu.
Namun, justru negara-negara Barat yang lebih serius mengamalkan perintah ini dan menjadikannya sebagai instrumen utama pembangunan.
“Al-Qur’an turun dengan ayat pertama Iqra—bacalah. Perintah pertama adalah belajar, menuntut ilmu. Tapi kenapa kita di Aceh tidak serius menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama? Justru negara-negara Barat yang menggunakan instrumen ini untuk membangun peradaban mereka,” ujar Fahrul Roji, Senin (31/8/2026).
Fahrul mempertanyakan mengapa pemerintah Aceh pada umumnya, dan Aceh Selatan khususnya, belum serius fokus pada sektor pendidikan. Menurutnya, selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada pengelolaan sumber daya alam, sementara mutu pendidikan masih tertinggal.
Ia mencontohkan sejumlah negara maju yang berhasil melompat karena investasi besar di bidang pendidikan, meskipun sumber daya alamnya terbatas. Jepang, Korea Selatan, dan Singapura menjadi bukti nyata bahwa kemajuan tidak bergantung pada kekayaan alam, tetapi pada kualitas SDM.
Negara-negara tersebut tidak memiliki mineral melimpah seperti Aceh, tetapi berhasil menjadi negara maju karena konsistensi mereka dalam membangun pendidikan dan teknologi.
“Kenapa kita tidak menaikkan kualitas SDM dulu, baru kemudian beralih ke sektor minerba? Dengan SDM yang berkualitas, pengelolaan sumber daya mineral akan lebih terukur dan memberi manfaat jangka panjang,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti soal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang selama ini menjadi perbincangan.
Lebih lanjut, menurut Fahrul, WPR seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengelola tambang secara legal dan terukur. Namun, tanpa SDM yang mumpuni, WPR hanya akan menjadi celah bagi eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
“WPR seharusnya memberi ruang kepada masyarakat, tetapi kalau SDM-nya tidak siap, ini hanya akan jadi masalah baru. Masyarakat harus mendapat pemahaman dan keterampilan dulu sebelum terjun ke sektor ini,” ujarnya.
Fahrul juga mengingatkan bahwa pengelolaan mineral tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan membawa bencana ekologis. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat merusak hutan, mencemari sungai, dan mengancam sumber air bersih masyarakat.
“Jangan sampai tambang hadir hanya untuk merusak, sementara masyarakat kehilangan air bersih dan lahan pertaniannya. Lingkungan harus jadi pertimbangan utama, bukan sekadar izin di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu, Fahrul juga menyoroti wilayah Aceh Selatan yang memiliki sumber daya mineral melimpah. Namun, tanpa SDM yang unggul, kekayaan itu hanya akan dikeruk dan habis tanpa memberi kesejahteraan bagi rakyat. Begitu pula dengan lingkungan, jika tidak dijaga, generasi mendatang yang akan menanggung akibatnya.
“Kita harus berani mengubah paradigma. Pendidikan dan SDM adalah kunci. Baru setelah itu, kita bicara pengelolaan sumber daya mineral secara bijak. Ini bukan hanya soal tambang, tetapi soal masa depan generasi Aceh,” tutup Fahrul Roji.***
